Spirit Membangun Cirebon Yang Religius Dan Berkeadilan
Oleh :
Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, MA
Mukaddimah
Cirebon bukan sekadar sebuah wilayah geografis yang memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan. Cirebon adalah ruang peradaban yang dibangun melalui perjumpaan nilai-nilai keislaman, tradisi lokal, kearifan budaya, dan semangat kehidupan masyarakat yang religius. Dalam lintasan sejarahnya, Sunan Gunung Jati menjadi salah satu tokoh sentral yang meletakkan fondasi spiritual, sosial, dan kultural bagi tumbuhnya peradaban Cirebon.Salah satu pesan yang secara luas dikenal dan diwariskan dalam tradisi masyarakat Cirebon adalah ungkapan “Insun Titip Tajug lan Fakir Miskin.” Pesan ini bukan sekadar ungkapan historis atau nasihat keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih dari itu, ia merupakan amanah peradaban yang mengandung tanggung jawab besar bagi masyarakat, pemimpin, ulama, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga agama sekaligus memperjuangkan kesejahteraan sosial.
Pesan tersebut sesungguhnya menawarkan sebuah paradigma pembangunan yang sangat relevan dengan tantangan Cirebon masa kini: pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan kemajuan fisik, tetapi juga memelihara spiritualitas, memperkuat solidaritas sosial, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Tajug: Menjaga Spiritualitas dan Peradaban
Dalam tradisi masyarakat Cirebon, tajug bukan semata-mata bangunan tempat melaksanakan salat. Tajug merupakan pusat kehidupan keagamaan, pendidikan, dakwah, pembentukan karakter, dan penguatan ikatan sosial masyarakat. Di dalamnya tumbuh tradisi mengaji, pendidikan akhlak, pembelajaran Al-Qur’an, musyawarah, dan pembinaan kehidupan umat.Karena itu, pesan titip tajug dapat dimaknai sebagai amanah untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Tajug harus tetap hidup, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara fungsional dan substantif.
Di tengah perubahan zaman, tantangan menjaga tajug semakin kompleks. Arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, perubahan budaya generasi muda, dan melemahnya sebagian tradisi pendidikan keagamaan menuntut adanya pembaruan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan.Tajug harus mampu bertransformasi menjadi pusat pembelajaran yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, kewirausahaan, dan penguatan karakter generasi muda. Masjid, musala, pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam perlu membangun sinergi agar mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, sekaligus memiliki kompetensi menghadapi masa depan.
Dengan demikian, menjaga tajug bukan berarti mempertahankan bangunan semata, melainkan menjaga keberlanjutan peradaban Islam. Tajug harus menjadi pusat pembentukan manusia yang memiliki kesalehan individual sekaligus kesalehan sosial.
Menjaga Spiritualitas dan Peradaban.”Dalam perspektif pembangunan peradaban, tajug memiliki makna strategis sebagai pusat transformasi sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan (ḥabl min Allāh) dengan tanggung jawab kemanusiaan (ḥabl min al-nās). Spiritualitas yang tumbuh dari tajug seharusnya tidak berhenti pada kesalehan ritual, tetapi menjelma menjadi etos sosial yang melahirkan kejujuran, integritas, solidaritas, kepedulian terhadap lingkungan, dan keberpihakan kepada masyarakat lemah. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, keberadaan tajug dapat menjadi instrumen pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn), pengembangan akal dan pendidikan (ḥifẓ al-‘aql), perlindungan kehidupan (ḥifẓ al-nafs), serta penguatan kesejahteraan ekonomi (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian, tajug bukan sekadar simbol identitas keagamaan, melainkan institusi sosial yang berperan membangun manusia berkarakter, masyarakat berkeadaban, dan kehidupan publik yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.Dalam konteks pembangunan Cirebon masa kini, revitalisasi fungsi tajug perlu diwujudkan melalui gerakan kolaboratif antara ulama, pemerintah daerah, pesantren, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Tajug dapat dikembangkan menjadi pusat literasi Al-Qur’an, pendidikan keluarga, pembinaan generasi muda, literasi digital, penguatan ekonomi syariah, serta pemberdayaan masyarakat berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif.
Fakir Miskin: Menghadirkan Keadilan dan Kesejahteraan
Pesan kedua, titip fakir miskin, mengandung dimensi sosial yang sangat mendalam. Jika tajug merepresentasikan tanggung jawab menjaga kehidupan spiritual, maka fakir miskin merepresentasikan tanggung jawab menjaga martabat kemanusiaan dan mewujudkan keadilan sosial.
Pesan ini menegaskan bahwa keberhasilan membangun suatu daerah tidak cukup diukur dari megahnya gedung pemerintahan, panjangnya jalan, banyaknya pusat perdagangan, atau meningkatnya investasi. Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat kecil memperoleh kesempatan hidup yang layak.
Apakah petani memperoleh harga hasil panen yang adil? Apakah nelayan memiliki akses terhadap permodalan dan teknologi? Apakah pedagang kecil memperoleh ruang usaha yang memadai? Apakah anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan berkualitas? Apakah masyarakat yang lemah memperoleh pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial yang layak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari amanah titip fakir miskin.
Dalam perspektif Islam, kepedulian terhadap kelompok lemah bukan sekadar tindakan karitatif atau pemberian bantuan sesaat. Islam mengajarkan transformasi sosial melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan solidaritas masyarakat.
Karena itu, pembangunan Cirebon perlu diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat, pemberdayaan UMKM, pengembangan pertanian dan perikanan, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan.
Fakir miskin tidak boleh hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi harus diberdayakan menjadi subjek pembangunan yang memiliki kemampuan, kesempatan, dan kemandirian ekonomi.
Inilah makna keadilan yang sesungguhnya: bukan hanya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkan mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.
Lebih jauh, pesan titip fakir miskin mengandung kritik moral terhadap praktik pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang memperhatikan distribusi kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemakmuran tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya tertinggal dalam kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi. Prinsip keadilan distributif (al-‘adālah al-tawzī‘iyyah), keseimbangan (al-tawāzun), dan kemaslahatan (maṣlaḥah) harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Kekayaan daerah, sumber daya alam, potensi perdagangan, dan berbagai peluang investasi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan Cirebon perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan, perlindungan kelompok rentan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Membangun Cirebon dengan Dua Pilar Peradaban
Jika pesan Insun Titip Tajug lan Fakir Miskin dijadikan landasan pembangunan, maka Cirebon sesungguhnya memiliki modal historis dan filosofis untuk mengembangkan model pembangunan yang religius dan berkeadilan.
Setidaknya terdapat lima agenda strategis yang dapat dikembangkan.
Pertama, penguatan pendidikan dan dakwah berbasis komunitas. Pesantren, masjid, tajug, madrasah, dan perguruan tinggi Islam perlu diperkuat sebagai pusat pembentukan karakter, literasi keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pemberdayaan masyarakat.
Kedua, pengembangan ekonomi umat. Potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, koperasi syariah, BMT, UMKM, pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif perlu diintegrasikan dalam sebuah ekosistem ekonomi kerakyatan yang produktif dan berkelanjutan.
Ketiga, pembangunan yang berpihak kepada kelompok rentan. Kebijakan pembangunan harus memberikan perhatian kepada fakir miskin, anak yatim, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, petani kecil, nelayan, dan kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses ekonomi secara memadai.
Keempat, tata kelola pemerintahan yang amanah dan berintegritas. Spirit Sunan Gunung Jati harus diterjemahkan ke dalam kepemimpinan yang melayani, transparan, bertanggung jawab, dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan publik.
Kelima, transformasi Cirebon sebagai pusat peradaban Islam dan ekonomi kerakyatan. Kekayaan sejarah, budaya, pesantren, wisata religi, perdagangan, pertanian, dan potensi maritim perlu dikelola secara terintegrasi. Kemajuan teknologi digital harus menjadi instrumen untuk memperluas akses ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah.
Kelima agenda tersebut menunjukkan bahwa pembangunan religius tidak harus berhadapan dengan modernisasi. Sebaliknya, nilai-nilai keagamaan dapat menjadi fondasi etis bagi pembangunan modern yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan kelima agenda tersebut, diperlukan sebuah visi bersama atau common vision yang menjadikan warisan Sunan Gunung Jati sebagai orientasi etik pembangunan Cirebon lintas sektor dan lintas generasi. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri, demikian pula ulama, pesantren, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pelaku ekonomi tidak dapat bekerja secara parsial. Semuanya perlu membangun kolaborasi strategis yang mengintegrasikan kekuatan spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks ini, Cirebon berpeluang mengembangkan model pembangunan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Islam yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain: sebuah pembangunan yang menjadikan tajug sebagai pusat penguatan moral dan intelektual, serta pemberdayaan fakir miskin sebagai ukuran keberhasilan keadilan sosial. Dengan semangat tersebut, warisan Sunan Gunung Jati tidak berhenti sebagai romantisme sejarah, tetapi menjadi energi transformasi untuk melahirkan Cirebon yang maju, mandiri, religius, sejahtera, dan bermartabat.
Penutup:
Pada akhirnya, Insun Titip Tajug lan Fakir Miskin merupakan pesan yang melampaui zamannya. Ia mengandung filosofi pembangunan yang menyatukan dimensi spiritual dan sosial, kesalehan individual dan kesalehan publik, serta kemajuan material dan kemuliaan kemanusiaan.Tajug mengajarkan agar pembangunan tidak kehilangan arah ketuhanan. Fakir miskin mengingatkan agar pembangunan tidak kehilangan keberpihakan kepada manusia.Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak cukup membangun banyak masjid jika masyarakat di sekitarnya masih hidup dalam kemiskinan. Tidak cukup pula membangun pusat-pusat ekonomi jika nilai agama, kejujuran, dan kepedulian sosial semakin terpinggirkan.Cirebon membutuhkan pembangunan yang menghadirkan keduanya: tajug yang makmur dengan kehidupan keagamaan dan keilmuan, serta masyarakat yang sejahtera karena memperoleh keadilan dan kesempatan hidup yang layak.
Sudah saatnya pesan Sunan Gunung Jati tidak hanya dikenang dalam ungkapan, disampaikan dalam ceramah, atau dituliskan dalam slogan kebudayaan. Pesan itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan, program, gerakan sosial, dan tindakan nyata.
Sebab, menjaga warisan leluhur bukan sekadar merawat masa lalu, melainkan menjadikannya sumber inspirasi untuk membangun masa depan.
Membangun Cirebon berarti menjaga tajugnya, memuliakan fakir miskinnya, mencerdaskan masyarakatnya, dan menegakkan keadilan bagi seluruh warganya.
Dari Cirebon yang berakar pada tradisi, kita bangun peradaban masa depan yang religius, maju, mandiri, dan berkeadilan.
Cirebon, 12 Novenber 2026
Achmad Kholiq
Guru Besar UIN SSC
