KETOKOHAN SUNAN GUNUNG JATI

(Membumikan Wasiat Sunan Gunung Jati

“Insun Titip Tajug lan Fakir Miskin “)

Oleh, PRA. Arief Natadiningrat, SE, MM

 

Syekh Syarif Hidayatullah yang kemudian bergelar Susuhunan Jati Purba Wisesa dan terkenal pula dengan nama Syekh Maulana Jati, kemudian setelah wafatnya dijuluki Sunan Gunung Jati, karena makamnya terletak di Gunung Jati. Beliau adalah seorang kepala pemerintahan, kepala negara sekaligus seorang ulama besar yang cakap menyusun strategi, bahkan memimpin dewan wali (Walisanga), untuk menyebarkan Islam dan mengislamkan tanah Jawa.

Pada sekitar tahun 1479 M, berarti 4 tahun sejak Kesultanan Demak berdiri, Syekh Syarif Hidayatullah (selanjutnya dalam buku ini akan disebut Sunan Gunung Jati) memproklamirkan berdirinya Kerajaan Islam di Jawa Barat atau tepatnya Kesultanan Cirebon yang terpisah dari Kerajaan Pajajaran.

Melihat gelagat disintergrasi Kerajaan Pajajaran, Prabu Surawisesa Maharaja Pajajaran, pengganti Prabu Siliwangi yang telah meninggal, mulai waspada dan cemas melihat tanda-tanda ancaman dari Cirebon dan Demak. Mula-mula terjadi serangan-serangan dari nagari-nagari atau kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Cirebon, yang masih loyal pada Kerajaan Pajajaran. Namun berhasil dipatahkan oleh pasukan Kasultanan Cirebon.

Sesuai dengan prinsip dan jiwa Islam yang lebih mengutamakan perdamaian ketimbang peperangan, Sunan Gunung Jati lebih mengutamakan dakwah dan penyebaran Islam secara kultural, damai dan efektif. Namun pertempuran tak bisa dihindari. Untuk memenangkan pertempuran, Kasultanan Cirebon pimpinan Sunan Gunung Jati banyak dibantu dan dipertahankan secara maksimal oleh “Jenderal” Fatahillah, panglima perang andalan Kesultanan Demak, yang berpengalaman melumpuhkan kekuatan tentara Majapahit. Kelihatannya hal ini merupakan hasil kesepakatan dengan Raden Patah yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya.

Pasukan koalisi Kasultanan Demak dan Cirebon, dibawah komanda spiritual Sunan Gunung Jati merupakan ancaman bagi Kerajaan Pajajaran. Untuk merealisasikan strategi politiknya, Sunan Gunung Jati memerintahkan Fatahillah (atau Falatehan) untuk menguasai Banten, wilayah Pajajaran paling barat. Banten masuk ke dalam wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati lalu menyiapkan pembentukan Kasultanan Banten, yang dipimpin oleh seorang Adipati muslim yang tak diragukan kesetiaannya kepada Cirebon. Putra sulung Sunan Gunung Jati dari istri wanita Banten bernama: Hasanuddin diangkat menjadi Adipati pertama yang dipersiapkan menjadi Sultan Banten.

Merasa terkepung, apalagi Banten adalah kunci Kerajaan Pajajaran berhubungan dengan dunia luar, Prabu Surawisesa mengirim utusan ke Malaka meminta armada Portugis agar membantu Pajajaran menghadapi ekspansi penyebaran Islam dan penguasaan wilayah oleh Demak dan Cirebon. Armada Portugis mengirimkan tiga kapal perang, berhasil mendarat di pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1525 M. Angkatan Laut Portugis kemudian membangun pangkalan militer di Sunda Kelapa.

Mendengar ada infiltrasi pihak asing yang membantu Pajajaran, Sunan Gunung Jati menghubungi Raden Patah agar memerintahkan Fatahilah yang waktu itu berada di Demak, untuk kembali ke Cirebon dan bersama laskar Cirebon mengusir tentara Portugis dari wilayah Sunda Kelapa atau daerah Banten.

Berdasarkan catatan Portugis, serangan Demak ke Cirebon ke Sunda Kelapa terjadi tahun 1526. Serbuan kilat Fatahillah berhasil menghancurkan dua kapal perang Portugis. Satu kapal lolos. Sunda Kelapa dikuasai secara penuh oleh pasukan koalisi Demak dan Cirebon. Melihat situasi yang gawat, Prabu Surawisesa memimpin sendiri pasukan Pajajaran untuk merebut kembali Sunda Kelapa, namun menderita luka-luka dan terpaksa mundur kembali ke Pakuan Pajajaran, pusat pemerintahannya di Bogor melalui Sungai Ciliwung. Beberapa waktu kemudian Sang Prabu yang frustasi itu meninggal dunia.

Selanjutnya, Sunan Gunung Jati mengangkat Fatahillah menjadi Bupati Sunda Kelapa untuk sementara waktu, dan memberi nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, atau sekarang bernama: Jakarta. Selanjutnya Jayakarta ditetapkan menjadi bawahan wilayah Kasultanan Cirebon.

Pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati menetapkan Banten resmi menjadi Kesultanan Banten. Sultan pertamanya adalah Pangeran Adipati Hasanuddin, putera Sunan Gunung Jati. Pada tahap awal, kesultanan Banten berada di bawah pembinaan Cirebon. Sunda Kelapa atau Jayakarta selanjutnya dimasukkan ke dalam administrasi pemerintahan Kesultanan Banten pada tahun 1553.

Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok pemimpin yang amat menonjol kesabarannya. Ia adalah pemimpin dewan wali (Walisanga) yang selalu mendahulukan musyawarah. Selain penyabar, beliau sangat welas asih terhadap sesama, terutama fakir miskin dan orang-orang yang tertindas. Tak heran bila Islam di Jawa Barat berkembang sangat pesat.

Terlebih setelah Kerajaan Pajajaran berakhir riwayatnya, setelah raja terakhirnya bernama Prabu Nusia Mulia – seorang raja muda yang senang berfoya-foya dan kehilangan wibawa di mata rakyatnya – ditaklukkan oleh Sultan Maulana Yusuf, yakni Sultan Kedua Banten, cucu Sunan Gunung Jati.

Sunan Gunung Jati sendiri, mungkin karena kesabaran dan welas asihnya, sebetulnya tidak menyetujui rencana penghancuran pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran, karena tanpa diserbupun Kerajaan Pajajaran akan hancur dengan sendirinya. Namun Sultan Banten III yang masih muda dan ambisius ini tetap bersikeras, hingga akhirnya Kerajaan Pajajaran pun tamat riwayatnya pada tahun 1569.

Penyebaran Islam di Jawa Barat boleh dikatakan sukses. Berlangsung damai. Tanpa ada hambatan dari mana pun. Bereda dengan di daerah lain, yang diwarnai berbagai konflik dan ketegangan politik. Kiranya perbedaan jumlah distribusi para wali penyebar Islam di tanah Jawa ini, yaitu satu orang di Jawa Barat (Sunan Gunung Jati), tiga orang di Jawa Tengah, dan lima orang di Jawa Timur, bukanlah suatu kebetulan.

Hal tersebut dapat disimpulkan atau ditafsirkan sebagai beratnya tantangan penyebaran Islam di masing-masing daerah tersebut, atau bisa pula ditafsirkan sebagai perbedaan tingkat kualitas kewalian masing-masing dalam hal kemampuan strategis masing-masing dalam hal kemampuan strategis masing-masing. Artinya, kualitas dan efektivitas tim kerja tiga wali di Jateng sama dengan kualitas tim kerja lima wali di Jatim, dan setara dengan satu orang Wali di Jawa Barat. Wallahu’alam.

Selain kualitas ketokohan Sunan Gunung Jati yang mumpuni tersebut, didukung oleh kondisi Kerajaan Pajajaran yang memiliki “hubungan keluarga” dengan Kesultanan Cirebon, sehingga lebih mampu mengelintir berbagai konflik dan ketegangan antar keduanya. Tak heran bila hasil dakwah Sunan Gunung Jati sangat efektif dan efisien. Hampir seluruh rakyat tatar Sunda di Jawa Barat beragama Islam. Islam yang toleran, inklusif, dan mencintai perdamaian. Rakyat Jawa Barat sangat berterima kasih dapat diIslamkan, selamat dunia akhirat.

Pada tahun 1568, pada Malam Jum’at Kliwon, dalam usia lebih dari 100 tahun, Sunan Gunung Jati wafat. Jasadnya dimakamkan di Astana Gunung Jati, sekitar 5 km ke arah utara Keraton Kasepuhan Cirebon. Pemimpin para wali, seorang Keturunan Nabi Muhammad SAW, dan tokoh besar penyebar Islam di Jawa Barat itu telah meninggalkan alam fana ini, menghadap Sang Pencipta. Namun ia tetap hidup, dan melekat di hati sanubari kaum muslimin tatar Sunda di Jawa Barat.

Kini, setelah 436 tahun wafatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati, apa yang tersisa bagi kita? Sebagai generasi pelanjut dan pewaris negeri, apa yang harus kita lakukan agar bangsa ini, menjadi bangsa yang besar! Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya, para pemimpinnya yang adil, dan melanjutkan perjuangannya?

Sebelum wafatnya, Sunan Gunung Jati sempat berwasiat, wasiat yang amat terkenal oleh masyarakat Cirebon dan Jawa Barat hingga kini, yang berbunti “Ingsun titip tajug lan fakir miskin”. Yang artinya, saya menitipkan masjid dan fakir miskin kepadamu. Suatu siloka sederhana yang bermakna dalam. Merupakan wasiat yang harus menjadi agenda prioritas juta membangun masyarakat Jawa Barat dan Indonesia agar “sejahtera bersama” sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan dan kesepakatan kolektif kita sebagai warga bangsa.